Kasus Ekonomi Koperasi

1. Pengurus Koperasi Dituduh Palsukan Nama Peminjam

PULOGADUNG – Pengurus Koperasi  Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jatinegara Kaum (KJK PEMK)  diduga telah memalsukan sejumlah nama peminjam koperasi yang masuk sebagai daftar peminjam. Umumnya yang diberikan pengurus koperasi sebatas kerabat terdekat.

Temuan adanya pemalsuan itu dilaporkan oleh Ketua Umum LSM Monitoring Pelayanan Publik (MOPS), Teuku Eddi Ratno, kepada Dewan Pembina KJK PEMK yang juga lurah Jatinegara Kaum, Thamrin Khalik, Selasa (29/11) lalu.

Menurut Eddi,  diduga total pinjaman dana yang difiktifkan sekitar Rp50 juta-an. Beberapa nama yang sudah dikonfirmasi yakni Maria Ulfah, warga RT 001/ 01, dan Usman Kumang warga RT 006/08 yang namanya tertera sebagai peminjam namun pinjaman tidak didapatkan.

Selain itu ada dua nama lain yaitu Israini, warga RT 001/01 dan M Yasin, warga RT 010/01. Namun setelah diteliti kedua nama tersebut tidak tercatat sebagai warga setempat. Kepada para peminjam itu sedianya akan diberikan pinjaman masing-masing sebesar Rp5 juta.

Dihubungi secara terpisah, anggota Pengawas KJK PEMK, M Suruji, 48, mengatakan KJK PEMK sebelumnya telah mendapat pinjaman dari Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp540 juta pada Juni 2010. Dan pada Mei 2011 kembali mendapat kucuran tambahan pinjaman sebesar Rp400 juta. Dari total pinjaman Rp940 juta per Juli 2011 diperkirakan kemacetan sebesar Rp181.120.000 atau sekitar 18%.

Sementara itu, Ketua KJK PEMK Jatinegara Kaum, Irianto, menampik dugaan tersebut. Menurutnya, selama ini masalah pendataan sudah dilakukan secara transparan dan selalu dilaporkan pada UPDB setiap bulannya.

“Jadi nggak ada yang fiktif. Koperasi kita kan koperasi kelurahan, kita pun bertanggung jawab pada UPDB. Inya Allah semua kita jalankan berdasarkan amanah,” katanya, saat dihubungi Pos Kota, Senin (5/12) petang.

Terkait temuan LSM MOPS, Thamrin Khalik mengatakan sejauh ini dari laporan yang diterima dari pengurus tidak ada masalah yang ditemukan. Termasuk soal kemacetan pinjaman. Namun demikian, pihaknya akan proaktif untuk menindaklanjuti jika temuan ini benar adanya. Diakuinya secara teknis, pengurus lebih mengetahui.

“Saya memang terima laporan itu. Maka kami akan menindak lanjuti jika memang ada aspek pidananya. Rencananya, Kamis (8/12) lusa akan kita rapatkan,” ujar Thamrin.

2. Koperasi dan Senjata Pertahanan Ekonomi Rakyat

Beberapa hari terakhir, redaksi Berdikari Online menampilkan dua artikel ‘klasik’ mengenai koperasi, yang masing-masing ditulis oleh Mohammat Hatta dan DN Aidit. Bila dicermati, ada kesamaan dan perbedaan dari kedua tokoh nasional tersebut dalam memandang persoalan koperasi. Kesamaannya adalah melihat koperasi sebagai “alat pertahanan ekonomi rakyat miskin” dalam gempuran kapitalisme. Dengan koperasi, rakyat dapat menyatukan dan mengorganisasikan potensi-potensinya sehingga lebih mampu bertahan. Sementara perbedaannya adalah tentang peran strategis koperasi ketika dihubungkan dengan situasi penghisapan oleh imperialisme. Berbeda dari Hatta, menurut DN Aidit, koperasi tidak dapat dijadikan “satu-satunya sandaran untuk memakmurkan rakyat” tanpa melikuidasi terhadap monopoli imperialisme.

Terlepas sementara dari pendapat kedua tokoh tersebut, hari ini kita melihat dan mengalami realitas ekonomi yang semakin menghimpit rakyat miskin. Harga barang-barang kebutuhan melambung tanpa mampu diatasi pemerintah, akibat penguasaaan pasar oleh kaum kapitalis-monopolis. Produksi-produksi skala kecil dihancurkan oleh persaingan bebas yang tidak mengenal belas kasihan. Sementara rakyat dengan perekonomian menengah ke bawah, begitu sulit mengakses kredit dari perbankan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang coba diperkenalkan terbukti tidak efektif dan hanya menjangkau sejumlah kecil masyarakat. Pemerintahan neoliberal cenderung menempatkan bank semata sebagai alat yang membantu monopoli (perampasan) ekonomi oleh kapitalisme industri maupun kapitalisme dagang.

Di sisi lain, keberadaan koperasi yang telah diangkat tinggi dalam konstitusi negara, ternyata dijalankan secara sembarangan sehingga menimbulkan banyak persoalan. Fungsi dan jenis koperasi seharusnya mampu memfasilitasi anggota-anggotanya untuk mengakses kredit yang mudah dan berbunga rendah (koperasi kredit), memperoleh barang-barang kebutuhan juga secara mudah dan murah (koperasi distribusi), serta mengorganisir produksi yang efisien (koperasi produksi). Namun sering kita temui kasus perkembangan koperasi yang mandeg, tidak dapat berkembang maju untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi anggotanya. Bahkan tidak sedikit kasus koperasi papan nama yang sekadar menjadi sasaran korupsi oleh pengurusnya. Situasi seperti di atas tentu berdampak negatif terhadap kepercayaan rakyat terhadap koperasi. Persoalan ini, mungkin, dapat ditarik asal-usulnya pada orde baru, yang menjadikan koperasi sebagai pemanis berpenampilan kerakyatan dalam perampokan besar-besaran atas ekonomi nasional oleh segelintir kroni pejabat dan kaum imperialis.

Namun, tentu saja, persoalan-persoalan ini tidak berlaku mutlak di semua tempat, karena ada juga koperasi-koperasi yang tetap dapat berkembang dan berperan positif sesuai kebutuhan anggotanya. Koperasi sebagai usaha bersama, seperti disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945, sebenarnya telah memberikan ciri sosialistik, dalam pengertian membentuk relasi ekonomi yang setara di antara anggotanya; atau, adanya kepemilikan dan pengelolaan secara bersama. Selain itu, tidak seperti usaha ekonomi lainnya, tekanan fungsi koperasi juga bukan untuk mengakumulasi keuntungan, sehingga bisa terlepas dari beban keharusan berkompetisi. Meski demikian, tantangan untuk berkompetisi senantiasa hadir dalam masyarakat kapitalis terlebih dalam wujud kapitalisme-neoliberal yang berlaku saat ini.

Dalam wujud kapitalisme liberal, yang terjadi sebenarnya bukanlah kompetisi ekonomi, melainkan pencaplokan modal besar terhadap modal kecil, dan pemerintah justru memfasilitasi terjadinya pencaplokan-pencaplokan tersebut melalui berbagai kebijakan ataupun pembiaran. Oleh karena itu, pembangunan koperasi perlu ditekankan kembali sebagai “senjata pertahanan” ekonomi rakyat miskin, dalam perjuangan melawan monopoli imperialisme sekarang. Tantangan yang dihadapi tentunya tidak ringan. Disamping membutuhkan keuletan dan kedisiplinan para anggota, koperasi juga haruslah cerdik menghindarkan diri dari usaha pencaplokan oleh modal swasta besar yang senantiasa mengintai. Selain itu, strategi bertahan ini harus disertai strategi menyerang imperialisme di lapangan politik.

3. Kasus Ekonomi Koperasi NPI

Kasus koperasi NPI Ditemukan 47.926 rekening nasabah, Macetnya dana masyarakat yang dihimpun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nuansa Pelangi Indonesia (NPI) Banjarnegara, mendapat perhatian Polres Banjarnegara. Untuk mengusut itu, Polres membentuk tim khusus. Hingga kemarin, tim menemukan 47.926 rekening milik nasabah. Rekening tersebut meliputi deposito investasi berjangka, tabungan menjelang hari raya (tamara) dan tabungan harian sigap.

Kapolres Banjarnegara AKBP Sutekad Muji Raharjo melalui Kasat Reskrim AKP A Sambodo kepada para wartawan Senin, mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap Ketua Koperasi NPI, Ahmad Hidayatulloh, koperasi tersebut menghimpun dana masyarakat senilai Rp 20,469 miliar lebih. Diperoleh informasi, jumlah dana tersebut diperoleh penyidik dari hardisk komputer yang disita sebagai barang bukti. Sedangkan data jumlah kredit yang disalurkan, hingga kini masih dicari oleh penyidik. Menurut Sambodo, kemungkinan jumlah tersangka masih bisa bertambah. “Kami masih terus menggali keterangan dari saksi-saksi, termasuk beberapa kepala kantor unit dan pegawainya,” katanya sambil menambahkan, kemungkinan di antara mereka ada yang bisa diseret jadi tersangka. Kelima kepala kantor unit koperasi tersebut, masing-masing unit Banjarnegara, Purworeja Klampok, Sigaluh, Banjarmangu dan Rakit. Lebih jauh Sambodo mengatakan, untuk mengungkap kasus ini pihaknya membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa unit. Selain itu, pihaknya juga akan mendatangkan beberapa pakar untuk dimintai keterangannya. Ketiga orang yang akan dijadikan saksi ahli berasal dari Bank Indonesia (BI), pakar ekonomi Unsoed dan Dinas Koperasi (Dinas Industri, Perdagangan dan Koperasi). “Rencananya Kamis besok, undangan sudah kami kirimkan,” kata Sambodo. Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan nasabah koperasi simpan pinjam NPI Banjarnegara resah akibat tak dapat menarik kembali uang milik mereka. Ketua KSP NPI Ahmad Hidayatulloh ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perbankan dan melakukan penipuan. Ia ditahan sejak Rabu pekan lalu. Penyidik Polres menjerat tersangka Ahmad Hidayatulloh dengan beberapa pasal Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto pasal 372 juncto pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Awal beroperasinya NPI hanya melakukan simpan pinjam khusus untuk kalangan anggota. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, koperasi NPI juga berpraktik layaknya bank, yaitu menghimun dana masyarakat dengan produk deposito, tabungan dan kredit umum dengan tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding bank umum. Bunga tabungan mencapai 3 persen/bulan, sedangkan bunga pinjaman 3 persen/bulan. Mulai pertengahan 2006 terjadi terjadi kredit macet lebih dari Rp 5 miliar. Sejak itu, nasabah mulai kesulitan mengambil uangnya.

Cara penyelesaiannya : Seharusnya Polres Banjarnegara wajib menyelidiki sampai tuntas pada kasus koperasi ini. Koperasi ini sudah merugikan banyak pihak,sudah tidak menjalankan sesuai prinsipnya, seharusnya koperasi didirikan untuk menghimpun dana dan melayani pinjaman hanya untuk anggota koperasi, bukannya malah seperti bank umum.

Dan Akibatnya ada kredit macet pada pertengahan Maret 2006 sehingga nasabah mulai susah untuk mengambil uangnya. Seharusnya koperasi ini harus ditutup dan pihak pengurus koperasi mengembalikan uang para nasabah dan anggota. Karena koperasi hanya untuk kesejahteraan anggota bukan untuk menghimpun dana masyarakat dengan produk deposito, tabungan dan kredit umum.

4. KJK-PEMK Putar Dana Murni Anggota

JAKARTA (Pos Kota) ” Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memutar dana murni masyarakat sebagai anggota koperasi dianggap cukup berhasil. Pasalnya, dana murni yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela menjadi tambahan dana yang diturunkan pemda DKI Jakarta.

“Sejak dana koperasi digulirkan sekitar sepuluh bulan yang lalu kami pun membuat aturan sesuai dengan prosedur dalam tubuh koperasi. salah satu persyaratan anggota koperasi harus dapat menyimpan dana wajib dan pokok serta sukarelawan,” ujar Manger KJK-PEMK Sungai Bambu,M.Thahir.

Tujuan dari simpanan pokok, wajib dan sukarela adalah untuk kebaikan para anggota juga. Seperti simpanan sukarela mereka silakan saja menyimpan dana dikoperasi yang mana dana tersebut kapan pun bisa dimanfaatkan kembali oleh anggota.

“Hingga kini kami masih memanfaakan pengguliran dana pertama. Bukan berarti kami tidak mengharapkan pengguliran dana selanjutnya. Hemat kami kalau koperasi saja masih punya kas di Bank mengapa harus mengusulkan dana lagi,” ujar Thahir didampingi Sudarto MS, selaku pengelola koperasi. Sekaligus selaku penarik dana koperasi dimasyarakat sungai Bambu yang terdiri 14 RW.

Mereka mengaku KJK-PEMK Sungai Bambu terakhir menggulirkan pinjaman kepada pemanfaat dari kalangan usaha mikro sebesar Rp 50 juta, kemarin. Dana sebesar itu, untuk 13 pemanfaat dengan besar pinjaman Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. “Sebelumnya, pada bulan Agustus kami juga menggulirkan Rp 70 juta untuk 17 pemanfaat,” jelasnya.

Ia menjelaskan selama sepuluh bulan KJK berjalan dengan dana talangan Rp 540 juta kini sudah memiliki 304 anggota. Dan telah mengangsur dana talangan tersebut selama delapan kali dengan total Rp 180 juta.

“Sedangkan dana koperasi baik dana talangan maupun hasil simpanan pokok, wajib dan sukarela yang beredar di masyarakat sekitar Rp 800 juta. Alhamdulillah minat masyarakat untuk mengangsur kewajibanya sangat baik. Walaupun ada juga satu atau dua yang masih sulit pada saat penagihan oleh petugas KJK,” jelasnya.

5. Kasus Koperasi KarangAsem Membangun

Kasus Kospin (Koperasi Simpan Pinjam) di Kabupaten Pinrang, Sulawawesi Selatan yang menawarkan bunga simpanan fantastis hingga 30% per bulan sampai akhirnya nasabah dirugikan ratusan milyar rupiah, ternyata belum menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia.

Bagi Anda yang belum pernah tahu Kabupaten KarangAsem, belakangan ini akan semakin sering mendengar nama KarangAsem di media massa. Apa pasalnya, sehingga nama KarangAsem mencuat? Jawaban paling sahih, mencuatnya nama KarangAsem akibat adanya kasus investasi Koperasi KarangAsem Membangun.

Kabupaten KarangAsem adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini masih tergolong kabupaten tertinggal dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kondisi perekonomian daerah yang relatif ‘morat-marit’. Data dari Pemda Karangasem menyebutkan pendapatan per kapita masyarakat hanya sekitar Rp 6 juta per tahun.
Pada tahun 2006 lalu, di kabupaten ini lahirlah sebuah koperasi dengan nama Koperasi KarangAsem Membangun (KKM). KKM ini dalam operasinya mengusung beberapa nama ‘besar’ di daerah tersebut. Pengurus KKM, misalnya, diketuai oleh Direktur Utama PDAM Karangasem, I Gede Putu Kertia, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak meragukan kredibilitas koperasi tersebut. Dengan bekal kredibilitas tersebut, KKM tersebut mampu menarik nasabah dari golongan pejabat dan masyarakat berpendidikan tinggi.

KKM sebenarnya bergerak pada beberapa bidang usaha, antara lain simpan pinjam, toko dan capital investment (bisa dilihat di website KKM di http://www.kkm.balipromotion.net/). Salah satu layanan KKM yang menjadi ‘primadona’ adalah Capital Investment (Investasi Modal). Layanan Capital Investment yang dikelola oleh KKM menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah tiga bulan menanamkan modal. Dengan kondisi sosial dimana mayoritas masyarakat tergolong ekonomi kurang mampu dan juga pendidikan yang relatif rendah, iming-iming keuntungan sebesar itu tentunya sangat menggiurkan. Lucunya, ada juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang ikut ‘berinvestasi’ di KKM, bahkan ada yang sampai menanamkan modal sebesar Rp.400 juta.

Konyolnya, walaupun KKM menawarkan produk investasi, koperasi tersebut sama sekali tidak mengantongi ijin dari Bapepam. Pada kenyataannya, sebenarnya layanan Investment Capital tersebut adalah penipuan model piramida uang. Sebagian nasabah yang masuk duluan, memang berhasil mendapatkan kembali uangnya sekaligus dengan ‘keuntungannya’. Seorang pemodal misalnya, memberikan testimoni bahwa hanya dengan bermodalkan Rp 500 ribu, dalam waktu 3 bulan ia mendapatkan hasil Rp.1,5 juta. Dengan iming-iming 150% tersebut, antara November 2007 hingga 20 Februari 2009, KKM berhasil menjaring 72.000 nasabah dengan nilai total simpanan Rp.700 milyar. Secara akal sehat, tentunya sangat tidak masuk akal bahwa produk investasi KKM bisa menawarkan keuntungan yang begitu tinggi (150% per tiga bulan alias 600% per tahun). Perlu diingat, return 150% hanya untuk nasabah saja, belum termasuk biaya operasional dan margin bagi KKM. Artinya, KKM harus menginvestasikan modal nasabah dengan return di atas angka 150% tersebut dalam waktu tiga bulan, agar skema capital investment tidak ambruk. Ini tentunya boleh dikatakan mustahil bisa bertahan lama.

Beruntung Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg cepat bertindak, dengan meminta kepolisian segera menutup bisnis investasi ala KKM tersebut. Hasil penyitaan asset, hanya berhasil menyita asset senilai Rp.321 milyar atau hanya separuh dari simpanan total nasabah Rp.700 milyar. Lebih dari Rp.400 milyar uang nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, tindakan Bupati Karangasem, justru ditentang oleh para nasabah. Ironis sekali, mereka tidak merasa tertipu dan menganggap Bupati Karangasem melakukan fitnah sehingga pengurus KKM ditangkap polisi. Nasabah malah meminta pengurus KKM dibebaskan, agar dana mereka yang telah disetorkan dapat dikembalikan.

Perilaku nasabah KKM, bisa dikatakan mirip-mirip dengan member InterMetro Fund dan Bisnis5Milyar.com yang pernah diangkat di blog JanganSerakah ini. Mereka tidak mau mempelajari skema investasi yang dijanjikan dan hanya terfokus pada return yang menarik. Nasabah KKM juga mengabaikan fakta bahwa skema capital investment ala KKM tidak mendapatkan ijin, baik dari Bank Indonesia atau Bapepam. Tuntutan nasabah KKM agar Pemerintah mengganti uang yang dsetorkan ke KKM juga sulit untuk direalisasikan, karena investasi murni keputusan nasabah dan kondisi fiskal pemerintah tidak memungkinkan bailout.

Dengan latar belakang pendidikan rendah, mungkin nasabah KKM tidak mengenal nama Ponzi atau Madoff, tapi paling tidak seharusnya mereka bisa menggunakan akal sehat agar investasi tersebut tidak hilang sia-sia. Penegakan hukum oleh kepolisian dan Bupati Karangasem mungkin agak terlambat, tapi hal itu harus dilakukan agar tidak semakin banyak calon-calon nasabah yang dirugikan. Kasus Koperasi ini meskipun merupakan sebuah pengalaman pahit, namun bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.

6. Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU )

Masalah pembagian SHU (sisa hasil usaha) Koperasi yang tidak adil atau proporsional yang sering kali pengurus koperasi tidak paham tentang pembagian SHU tahunan yang benar dan adil. Di akhir tahun setiap anggota koperasi mendapatkan pembagian SHU tahunan semua mendapatkan Rp.300.000/ anggota.

Cara Penyelesaiannya : seharusnya  anggota menerima SHU tahunan sesuai dengan besar kecilnya simpanan tiap anggota, jika simpanannya lebih besar maka SHU yang diterima Lebih besar, dan sebaliknya jika simpanannya lebih kecil otomatis SHU yang diterima lebih kecil.

Contoh : Parno simpanannya Rp. 3.000.000 pada tahun tersebut menerima SHU tahunan Rp.300.000, Joko menerima SHU tahunan Rp.600.000 karena simpanannya dikoperasi Rp. 6.000.000.

7. Contoh Kasus Ekonomi Koperasi

A. Koperasi “Muda Sejahtera” yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp 100.000.000,- menyajikan perhitungan laba rugi singkat pada 31 Desember 2001 sebagai berikut :

(hanya untuk anggota):

Penjualan Rp 460.000.000,-
Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-
Laba Kotor Rp 60.000.000,-
Biaya Usaha Rp 20.000.000,-
Laba Bersih Rp 40.000.000,-
Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:
• Cadangan Koperasi 40%
• Jasa Anggota 25%
• Jasa Modal 20%
• Jasa Lain-lain 15%
Buatlah:
a. Perhitungan pembagian SHU
b. Jurnal pembagian SHU
c. Perhitungan persentase jasa modal
d. Perhitungan persentase jasa anggota
e. Hitung berapa yang diterima Tuan Yohan (seorang anggota koperasi) jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah berbelanja di koperasi Maju Jaya senilai Rp 920.000,-

JAWABAN
a. Perhitungan pembagian SHU
Keterangan SHU Rp 40.000.000,-
Cadangan Koperasi 40% Rp 16.000.000,-
Jasa Anggota 25% Rp 10.000.000,-
Jasa Modal 20% Rp 8.000.000,-
Jasa Lain-lain 15% Rp 6.000.000,-
Total 100% Rp 40.000.000,-

b. Jurnal
SHU Rp 40.000.000,-
Cadangan Koperasi Rp 16.000.000,-
Jasa Anggota Rp 10.000.000,-
Jasa Modal Rp 8.000.000,-
Jasa Lain-lain Rp 6.000.000,-

c. Persentase jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x 100% = (Rp 8.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x 100% = 8%

Keterangan: – Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib
– Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang

d. Persentase jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi)x 100
= (Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x 100% = 2,17%

Keterangan: – perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi
– untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman

e. Yang diterima Tuan Yohan:
– jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x Modal Tuan Yohan
= (Rp 8.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x Rpo 500.000,- = Rp 40.000,-
– jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi)x Pembelian Tuan Yohan
= (Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x Rp 920.000,- = Rp 20.000,-
Jadi yang diterima Tuan Yohan adalah Rp 40.000,- + Rp 20.000,- = Rp 60.000,-

Keterangan: untuk koperasi simpan pinjam, Pembelian Tuan Yohan diganti Pinjaman Tuan Yohan pada koperasi .

B. SHU KOPERASI

Koperasi A setelah Pajak adalah Rp. 1000.000,- Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI koperasi seperti contoh yang disampaiakan sebelumnya maka diperoleh:
Cadangan : 40 % = 40% x Rp.1.000.000,- = Rp. 400.000,-
SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 % = 40% x Rp.1.000.000,- = Rp. 400.000,-
Dana pengurus : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-
Dana karyawan : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-
Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %= 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-
Dana sosial : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-
Yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 %
Atau dalam contoh diatas senilai Rp.400.000,-
Maka Langkah-langkah pembagian SHU KOPERASI adalah sebagai berikut:
a. Di RAT ditentukan berapa persentasi SHU KOPERASI yang dibagikan untuk aktivitas ekonomi (transaksi anggota) dan berapa prosentase untuk SHU KOPERASI modal usaha (simpanan anggota) prosentase ini tidak dimasukan kedalam AD/ART karena perbandingan antara keduanya sangat mudah berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun . Biasanya prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi ( Y) adalah 70% dan prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal Usaha adalah 30%. Jika demikian maka sesuai contoh diatas
Y = 70% x Rp.400.000,-
= Rp. 280.000,-

X = 30% x Rp.400.000,-
= Rp. 120.000,-

b. Hitung Total transaksi tiap anggota, total simpanan tiap anggota dan total transaksi seluruh anggota serta total simpanan seluruh anggota. Sebagi contoh kita akan menghitung SHU KOPERASI Gusbud. Dari data transaksi anggota diketahui Gusbud bertransaksi sebesar Rp. 10.000,- dengan simpanan Rp. 5000,- sedangakan total transaksi seluruh anggota adalah Rp.10.000.000,- dengan total simpanan anggota adalah Rp.2.000.000,-
Maka,
SHU KOPERASIAE Gusbud = Rp. 10.000,-/ Rp.10.000.000,-( Rp. 280.000,-)
= Rp. 280,-

SHU KOPERASIMU Gusbud = Rp. 5000,- / Rp.2.000.000,- (Rp. 120.000,-)
= Rp.300,-

About aldyreliandi

aku aldy leriandi , kamu siapa ??
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s