Subyek dan Obyek Hukum

SUBYEK HUKUM

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau orang. Seiring berkembangnya dunia hukum, subyek hukum dibagi menjadi 2, yaitu :

  1. Individu / Manusia

Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu: Manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat-syarat cakap Hukum :
• Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun)
• Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
• Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum
• Berjiwa sehat & berakal sehat

Syarat-syarat tidak cakap Hukum
• Seseorang yang belum dewasa
• Sakit ingatan
• Kurang cerdas
• Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
• Seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata)

Batasan Usia Subyek Hukum
Usia dewasa bagi sebagian remaja merupakan suatu prestasi tersendiri, yang patut dirayakan. Secara awam, jika seseorang sudah merayakan ulang tahunnya yang ke-17 th, dan sudah berhak memegang KTP atau memiliki SIM sendiri, dianggap sudah dewasa. Artinya dia sudah berubah dari anak-anak menjadi dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Artinya, sejak seseorang mengalami usia dewasanya, dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menjual/membeli harta tetap atas namanya sendiri, semuanya tanpa bantuan dari orang tuanya selaku walinya. Jadi, apakah seseorang yang berusia 17th sudah dianggap dewasa dimata hukum?

Rupanya, batas usia dewasa di mata masyarakat berbeda dengan batas usia dewasa di mata hukum. Menurut Undang Perkawinan No. 1/1974 dan KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Bertahun-tahun batas usia dewasa tersebut di ikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia. Sehingga, jika terdapat tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama seorang anak yang belum berusia 21 tahun, maka untuk melakukan tindakan jual – beli atas tanah dan bangunan tersebut dibutuhkan izin/penetapan dari Pengadilan negeri setempat. Demikian pula untuk melakukan tindakan pendirian suatu PT/CV/FIRMA/YAYASAN, jika salah seorang pendirinya adalah seseorang yang belum berusia 21th, harus diwakili oleh salah satu orang tuanya.

Namun, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
b. Cakap melakukan perbuatan hukum”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak diterbitkannya UU no. 30/2004 tersebut, maka setiap orang yang sudah berusia 18th atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.

2.  Badan Hukum / Badan Usaha

Terjadi banyak perdebatan mengenai bagaimana badan hukum dapat menjadi subyek hukum, dan memiliki sifat-sifat subyek hukum seperti manusia. Banyak sekali teori yang ada dan digunakan dalam dunia akademis untuk menjelaskan hal tersebut, akan tetapi menurut Salim HS, SH, Ms, teori yang paling berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsensi dimana pada intinya berpendapat badan hukum dalam negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum (hak dan kewajiban dan harta kekayaan) kecuali di perkenankan oleh hukum, dalam hal ini berarti negara sendiri.

Menurut sifatnya badan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :

  • Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang di dirikan oleh pemerintah.

Contohnya : Provinsi, kotapraja, lembaga-lembaga dan bank-bank negara

  • Badan hukum privat, adalah badan hukum yang didirikan oleh perivat (bukan pemerintah)
    Contohnya : Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Firma, Koprasi, Yayasan.

Referensi :

http://www.scribd.com/doc/48692253/SUBYEK-OBYEK-HUKUM-DAN-PERBUATANNYA

http://rezavilla.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-hukum.html

http://mayangparvitaputri31207471.wordpress.com/2009/11/01/subyek-hukum-dalam-k-u-h-perdata/

OBYEK HUKUM

Menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Pasal 503 – 504 KUH Perdata benda dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

  1. Benda yang bersifat kebendaan à suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera. Benda yang bersifat kebendaan terdiri dari :
  • Benda bertubuh / berwujud, meliputi :

a)      Benda bergerak / tidak tetap, merupakan benda-benda yang dapat dipindahkan. Diatur dalam Psl. 509, 510, dan 511 BW, dibedakan menjadi :

• Benda bergerak karena sifatnya

• Benda bergerak karena ketentuan Undang Undang

b)      Benda tidak bergerak, merupakan benda-benda yang tidak dapat dipindahkan.

Diatur dalam Psl. 506,507,508 BW, dibedakan atas 3, yaitu :

– Benda tidak bergerak karena sifatnya

– Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya

– Benda tidak bergerak karena ketentuan Undang Undang

  • Benda tidak bertubuh / tidak berwujud, seperti surat berharga.

2.  Benda yang bersifat tidak kebendaan, suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indera saja. Contoh : musik / lagu.

Referensi :

http://www.slideshare.net/LiscaArdiwinata/subjek-dan-objek-hukum-12000696

http://dosen.unitomo.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/4.-Objek-Hukum.pdf

http://www.scribd.com/doc/48692253/SUBYEK-OBYEK-HUKUM-DAN-PERBUATANNYA

HAK JAMINAN

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memeberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi benda yang dijadikan jaminan, jika debitor melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Dengan demikian, hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri, karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang-piutang (perjanjian kredit).

Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun tersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pengganti, yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Macam-macam pelunasan hutang :

  1. Pelunasan Hutang dengan Jaminan Umum

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

a)      Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang),

b)      Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

2.  Pelunasan Hutang dengan Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khususu merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum, Undang-Undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal ini tersirat dari Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan”. Dengan demikian Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur/ mengisi/ melengkapi (aanvullendrecht) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditor yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditor-kreditor lainnya. Kemudian Pasal 1133 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yaitu “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik”. Jaminan Khusus dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan misalnya borgtocht, garansi dan lain sebagainya sedangkan jaminan kebendaan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotik, dan lain sebagainya. Jaminan Perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitor.

Referensi :

http://books.google.co.id/books?id=esFIdX7qOAEC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=hak+kebendaan+yang+bersifat+sebagai+pelunasan+hutang&source=bl&ots=nuib9U4omG&sig=DHqE3BUjNg0R9hV4i1LT2A9q1kg&hl=id&sa=X&ei=y3tqT5XUCtDIrQfVttmeAg&ved=0CEkQ6AEwBw#v=onepage&q=hak%20kebendaan%20yang%20bersifat%20sebagai%20pelunasan%20hutang&f=false

HUKUM dalam EKONOMI (edisi II)

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31512/3/Chapter%20II.pdf

About aldyreliandi

aku aldy leriandi , kamu siapa ??
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s